Text
Panduan Pemasyarakatan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan ketetapan MPR RI
Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah buku yang berisi informasi tentang UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat agar dapat memahami UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR secara menyeluruh.
Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku tersebut: Pandahuluan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR.
MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR juga memiliki tugas dan wewenang lain, seperti:
Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Memilih, melantik, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Sebelum amandemen UUD 1945, TAP MPR berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.
| Judul | Edisi | Bahasa |
|---|---|---|
| Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | Cet. 19 | id |